HUKUM WARIS

Definisi Hukum Waris

Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUH Perdata tersebut. Untuk mengetahui pengertian mengenai hukum waris selanjutnya kita akan coba menilik beberapa pengertian mengenai hukum waris yang diberikan oleh para ahli, sebagai berikut:

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris.

Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Selain beberapa pengertian tersebut di atas, pengertian mengenai hukum waris juga dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam pasal 171 disebutkan bahwa :

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.

·         syarat terjadinya pewarisan:

- Harus ada pewaris.

- Harus ada ahli waris.
- Harus ada harta  yang di wariskan.
Ada Tiga Sifat Hukum Waris yaitu:
- Sistem pribadi, yang berhak menjadi ahli waris yaitu perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
- Sistem bilateral, memperoleh waris baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu.
- Sistem perderajatan, ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Golongan Ahli Waris:
- Golongan 1, Anak dan keturunanya, suami/ istri. Anak dari luar kawin yang sah juga termasuk.
- Golongan 2, Saudara serta keturunanya, bapak/ibu dari pewaris.
- Golongan 3, Kakek atau nenek dalam garis keatas.
- Golongan 4, Paman dan bibi serta keturunanya hingga derajat ke-6, saudara dari kakek & nenek.

MACAM-MACAM HUKUM WARIS DI INDONESIA

1.Hukum Waris Adat
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.

Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

Oleh karena itu, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan.

·         Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.

·         Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.

·         Sistem Kolektif: ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.

·         Sistem Mayorat: dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

·         Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.

·         Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.

·         Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

·         Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang: Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya; Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

·         Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

DASAR HUKUM

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”);

2.      Surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/171/V/K/1991(“Surat MA Tahun 1991”)

3.      Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (“UU No.3/2006”) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU No.7/1989”)

4.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU No.1/1974”)

CONTOH KASUS

 Meski tidak menuntut secara pidana, Jaksa penuntut umum (JPU) tetap menuntut Oyoh bersalah. Nenek 93 tahun itu dinilai bersalah melakukan pemalsuan surat dan tanah di Jalan Dr Djundjunan (Pasteur) Bandung. Adapun anaknya Amin Mustofa dituntut kurungan 18 bulan penjara.

Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (12/1/). Sidang yang dipimpin Hakim Jonlar Purba tersebut hanya menghadirkan satu terdakwa yakni Amin.

Sedangkan Oyoh tidak hadir sejak sidang dakwaan dahulu, karena memang sudah kerap sakit-sakitan dan tidak bisa jalan sempurna.

"Memohon majelis hakim untuk menyatakan Oyoh dan Amin telah terbukti menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah asli, dilakukan bersama-sama sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP," katanya JPU Mumuh, Selasa (12/1).

JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menuntut terdakwa. Yang memberatkan perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, adapun yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.

Untuk diketahui, kasus ini sempat mencuat kepermukaan karena nenek renta dan uzur disidangkan pada Agustus lalu. Oyoh warga Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi itu didakwa telah memalsukan surat-surat tanah warisan di Jalan Pasteur seluas 1840 meter persegi.

Dalam perkara sengketa lahan masa silam ini, tidak hanya Hj Oyoh yang menjadi terdakwa, anaknya yaitu Amin Mustofa turut diadili karena turut membantu terdakwa satu memalsukan data hak milik. Terdakwa dan anaknya disebut memalsukan data saat mengajukan gugatan ke PTUN Bandung pada 2004 lalu. Mereka mengklaim jika tanah di Pasteur tersebut merupakan hasil warisan.

Padahal kenyataannya tanah itu secara sah milik Itok Setiawan dengan SHM No 175/Kelurahan Sukabungah. Akibat perbuatan mereka, korban Itok Setiawan mengakibatkan kerugian mencapai Rp 1 miliar dan berdampak perekonomiannya terhenti.

            Menurut pasal 263 ayat 2 menjelaskan bahwa “ Diancam dengan pidana yang sama , baranf siapa dengan sengaja memakai surat palsu / yang di palsukan seolah-olah sejati , jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “

            Jadi menurut kasus yang seperti diatas nenek Oyoh terbukti melakukan pemalsuan  surat tanah dan merugikan Bapak Itok Setiawan mencapai Rp 1 miliar yang berdampak perekonomiannya terhenti ,  dan anak Ibu Oyoh di tuntut selama 18 bulan , sedangkan Ibu Oyoh sendiri dia tidak bisa hadir di pengadilan karna kondisi fisik yang lemah . Menurut pasal 263 jika seseorang melakukan pemalsuan surat tanah yang dapat merugikan seseorang maka diberi hukuman selama-lamanya 6 tahun.

CONTOH KASUS KE-2

Lintas Jabar,TarungNews.com - Dianggap sakit sakitan, maka Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Barita Lumban Gaol di PN Bandung, mengadili Terdakwa Abdul Rauf menyetujui menetapkan Terdakwa Tahanan Kota.

Harta terkadang membawa malapetaka. Karena harta, kawan jadi lawan. Karena harta pula keluarga menjadi berantakan. Hal tersebut terjadi pada keluarga Abdul Kadir Djafar (alm).

Dua anaknya yang merupakan kakak beradik harus berseteru memperebutkan harta hingga berujung di pengadilan. Kasus Rebutan Harta tersebut mulai disidang pada Kamis (2/6/2015) disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung.

Sang kakak, Abdul Rauf Kadir warga Jalan Taman Pramuka no 177 Bandung, terpaksa harus menjadi pesakitan dan duduk di kursi terdakwa karena dilaporkan oleh adiknya Abdul Halim Kadir dan ahli waris lainnya.Perseteruan ini cukup mendapat perhatian karena nilai harta yang diperebutkan Rp.123 M, hanya, akan dijual Rp.70 milyar saja.

Dalam Sidang lanjutan sengketa waris, Terdakwa Abul Rauf, kembali di gelar di ruang 3 Pengadilan Negeri ( PN) jl RE Martadinata Bandung, di sidangkan Majelis Hakim yang dipimpin Barita lumban gaol, dalam agenda keterangan saksi pada hari Selasa yang baru lalu.

Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Irwan, menghadirkan 2 orang saksi Loparida yang mengenal almarhum orang tua terdakwa ( para ahli waris red), dan adik terdakwa Abdul  Wahab yang juga ahli waris.

Dihadapan majelis hakim saksi Loparida menerangkan bahwa kenal dengan Almarhum  ayah para ahli waris, mengetahui  dari anak-anaknya, saksipun mengetahui sebagian harta Almarhum, terangnya. 

Sementara itu Saksi Abdul Wahab. Adik terdakwa  mengetahui mengolah hotel melati, Terdakwa pernah menjual harta warisan, Terdakwa diberi kuasa  oleh ahli  waris, Saksi tidak pernah tahu bahwa Terdakwa pernah menjual Warisan ahli waris, karena percaya, terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahui penjualan hotel melati, dan tidak tahu, Saksi mengetahui orang tuanya mempunyai saham, karena saat rencana Halim menyampaikan usulan, Saksi menerima Giro dari Johan, hasil penjualan warisan, yang memberikannya adalah Notaris, ujarnya.

Terdakwa Abdul Rauf, menjadi pesakitan di PN Bandung, didakwa gara-gara harta warisan, yang tidak bisa dijual, karena Setifikat disembunyikan Terdakwa, sebab obyek sengketa yang terletak di Jl. Gajah Mada Jakarta senilai Rp.123 Milyar, hanya, akan dijual oleh Terdakwa Rp.70 Milyar saja.

Akhirnya Abdul Rauf  dilaporkan  adik Kandungnya  Abdul halim, sementara Ibu Kandung Kedua Bersaudara ini masih hidup dan pasrah menerima keadaan, Sidang kembali digelar minggu depan,  dengan agenda keterangan saksi saksi.

Kronologis Sengketa Warisan.

Sidang yang dipimpin Hakim Barita Lumban Gaol, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang menceritakan sang ayah Abdul Kadir Djafar pada 22 November 1987 meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa Hotel Melati di Jalan Hayam Wuruk No 1 Gambir Jakarta Pusat seluas 3.745 meter persegi dengan luas bangunan 7000 meter persegi. Tanah tersebut dibalik namakan menjadi PT Yasmin Interbuana Hotel.

Kemudian pada 24 November 1987 para ahli waris Abdul Kadir Djafar dikumpulkan oleh terdakwa dan membuat pernyataan bersama yang menyebutkan harta kekayaan peninggalan almarhum diurus bersama dan terdakwa ditunjuk yang mengurus dan pengelola harta warisan dan menyelesaikan utang-utang peninggalan almarhum.

Namun seiring berjalannya waktu, beberapa ahli waris keberatan karena hasil dari harta warisan itu tidak jelas, hingga tanggal 25 September 2010 membuat surat pemisahan dan pembagian harta warisan.

"Tanah dan bangunan sepakat untuk dijual dan dibagikan," ujar jaksa dalam membacakan dakwaan. Kemudian tanah terjual sebesar Rp 70 miliar dan disetujui oleh 20 orang ahli waris diantaranya Abdul Halim Kadir, adik terdakwa.

Si pemberi Letty Johan menyerahkan Rp 40 miliar dan sisanya diberikan setelah sertifikat diserahkan.Sertifikat yang ada ditangan terdakwa diminta oleh Abdul Halim dan ahli waris lainnya namun tidak juga diberikan padahal udah berkali-kali ditagih, sehingga jual beli jadi batal dan rugi Rp 70 miliar.

Karena itulah Abdul Halim bersama beberapa ahli waris lainnya melaporkan terdakwa ke Mabes Polri. Terdakwa diancam pasal 372 dan 233 KUHP dengan lama hukuman 5 tahun penjara.

Atas dakwaan tersebut Penasehat terdakwa Brian Praneda, menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak sesuai fakta. Namun meski begitu, terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan keberatan akan dibuktikan nanti dalam persidangan dan digabungkan dalam pledoi. Transaktual/TarungNews.com

            Menurut kasus diatas terdakwa terbukti bersalah karna menurut pasal yang disebutkan pasal 372 yang berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah “  dan

 Menurut pasal 233 yang berbunyi “ Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara disimpan, atau diserahkan kepada serang pejabat, ataupun kepada rang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHD 6, 12; Rv. 123 dst., 140 dst., 154 dst.; KUHP 92, 235, 406 dst., 417; Sv. 30.”

Sesuai pasal diatas terdakwa terbukti bersalah karna telah memalsukan surat tanah hotel yang di warisi oleh alm Abdul Kadir Djafar.

CONTOH KASUS KE-3

 Max Sondakh dan Recky Rumondor pelapor kasus pemalsuan dokumen dan tanda tangan atas penerbitan tanah sertifikat nomor 208, JG alias Joice warga kelurahan Kinilow satu lingkungan I Tomohon menanggapi pernyataan suami tersangka, Jufri Tambengi  yang menyatakan antara pihak pelapor dan terlapor tak ada hubungan kausal.

Recky Rumondor (50) warga kelurahan Ranomuut kepada Tribun Manado merasa aneh saat dinyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka alias tidak ada hak terhadap tanah yang sedang dipermasalahkan. "Ayah Jois dan Ibu saya itu kakak beradik. Aneh kalau dia (Jufri) katakan tidak ada hubungan keluarga," ujar Recky yang juga sepupu Joice, Senin (23/7/2012).

Dia mengungkapkan sejak kecil Joice tinggal dirumahnya. Kalau tidak punya hubungan keluarga kenapa dirinya bisa mengenal bahkan Jefri sempat meminjam uang kepadanya dan tidak dikembalika. Dia mengungkapkan bagaiman Joice membeli tanah sedangkan hidupnya dahulu hanya sederhana saja. "Dia (Joice) pinjam sertifikat tanah pada tante kami (Sintje Sondakh) alasan mau cari tahu apakah ada sisa tanah yang belum jual oleh kakek (Yan Gosal)," ungkap Recky.

Pelapor lainnya, Max Sondakh membantah dirinya tidak memilih hak terhadap tanah yang teletak diringroad tersebut. Dia menyebutkan joice mendapatkan tanah tersebit dengan menipu kakaknya. "Dia pinjam sertifika ke kakak  (Sintje Sondakh) saya  katanya mau fotocopy mau cari tanah milik kakeknya," jelas Max

Namun hingga kini sertifikat tersebut tidak dikembalikan. Malah tandatangan kakek dan nenek mereka pewaris tanah dipalsukan seolah tanah milik kekek buyut mereka Welem Gosal telah dijual kepadanya. "Tanah kakeknya (Jan Gosal) saya tau sejak saya kecil telah dijual kepada beberapa orang dari mana tanahnya," bebernya.

Sebelumnya, Jefri memprotes melalui media terkait  protes warga Kinilow lingkungan I terhadap status istrinya JG alias Joice yang ditetapkan tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polda Sulut. Menurutnya antara pihak pelapor dan terlapor tak ada hubungan kausal. "Istri saya selaku terlapor, tak ada hubungan dengan pelapor. Sehingga sangat aneh dan janggal jika istri saya dijadikan tersangka kemudian masuk DPO,"  tegas Jufri pada Tribun Manado, Kamis (19//2012) sambil menambahkan istrinya telah membeli tanah dari seluas 7,9 hektar atau 79.000 m2 pada tahun 1990 dari Jan Gosal dan membeli bagian warisan dari Carolin Gosal dengan luas 1,4 hektar atau 14.000 m2.

Kapolda Sulut Brigjen Pol Dicky Atotoy saat dikonfimasi melalui Kabid Humas AKBP Denny Adare terkait penetapan joice dalam Daftar pencarian orang (DPO) melalui surat nomor: DPO/05/VII/2012/Dit Reskrimum tertanggal 20 Juli 2012, sudah sesuai prosedur." Sah-sah saja dia mengatakan protes itu haknya dia (Jufri) tapi nanti tunggu hasilnya di pengadilan," terang Adare.

 Adare mengatakan  Joice yang telah ditetapkan tersangka pada, Maret 2012 ini telah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik unit harta benda (harda) Direktorat reserse kriminal Umum (direskrimum) polda Sulut. Joice diduga berusaha bersembunyi dari aparat kepolisian yang telah menetapkan penahanan terhadapnya dengan melarikan diri ke Singapura.

Sekedar diketahui, Joice dilaporkan dua sepupunya yakni Reky Rumondor dan Max Sondakh pada Juni 2012 atas pemalsuan dokumen dan tanda tangan atas penerbitan tanah warisan keluarga yang terletak di kelurahan Malendeng, Manado tepatnya di Jalan Ring road seluas 7,7 hektar, belakangan tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain.

Tersangka dan terlapor adalah cucu keturunan Wellem Gosal dan Merry Gerung yang memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Namun tanpa persetujuan semua ahli waris Joice melakukan pemalsuan tanda tangan untuk mendapatkan tanah tersebut dengan bekerjasama dengan oknum lurah Malendeng berinisial AP alias Andries, Mantan kepala Badan pertanahan Nasional (BPN) Manado SP alias Sofyan dan stafnya RB alias Raymon.Penyidik Polda Sulut telah menetapkan lebih dahulu Sofyan dan Raymon sebagai tersangka dilanjutkan dengan Andries.

Sesuai kasus diatas tersangka terbukti bersalah karna sesuai dengal pasal 263 ayat 1 dan 2 yang berbunyi pasal 1 “ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. “ dan pasal 2 yang berbunyi “ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Sesuai pasal tersebut tersangka dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama enam tahun , yang menyebabkan si korban mengalami kerugian.

TAMBAHAN

Berikut ada beberapa langkah yang dapat mencegah masalah hak waris yaitu :

1.      Menyepakati Hukum Waris yang Akan Digunakan

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam artikel yang lain, di Indonesia dikenal 3 sistem hukum waris yaitu hukum waris perdata, hukum Islam dan Hukum adat. Mengapa hal ini penting untuk disepakati? Karena perbedaan pilihan hukum yang digunakan akan berdampak pula pada berbedanya pembagian warisan. Terutama mengenai siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dan besaran bagiannya.

2.      Menentukan Harta Warisan Pewaris

Adapun yang dimaksud harta warisan yaitu meliputi hak dan kewajiban pewaris. Kewajiban yaitu utang-utang pewaris kepada pihak ketiga yang sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan harta warisan yang ada. Sehingga setelah seluruh utang-utang pewaris diselesaikan, sisa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

3.      Menentukan Ahli Waris dari Pewaris

Seluruh keluarga terdekat dari pewaris harus sepakat dalam menentukan siapa saja yang berhak untuk memperoleh harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain menentukan ahli waris dari pewaris, karena tidak seluruh keluarga yang ditinggalkan berhak memperoleh warisan.

Hal ini berkaitan erat dengan hukum waris yang telah disepakati di awal. Aturan mengenai siapa saja yang berhak tampil sebagai ahli waris menurut hukum Islam dan perdata barat berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan adanya penggolongan ahli waris dari masing-masing hukum waris tersebut.

4.      Menghitung Bagian Perolehan Ahli Waris

Setelah mengetahui siapa saja yang berhak tampil menjadi ahli waris, maka selanjutnya menentukan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris tersebut.

Sebagai contoh, telah disepakati yang berhak untuk menjadi ahli waris dari pewaris (ayah) yaitu jandanya, 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Lalu berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris disepakati akan dilakukan pembagian berdasarkan hukum perdata barat. Sehingga seluruh ahli waris (janda dan anak-anak) akan memperoleh bagian yang sama besar.

5.      Membuat Kesepakatan Pembagian Waris

Setelah hal-hal tersebut di atas telah disepakati bersama maka, langkah selanjutnya yaitu menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian. Agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat pihak ketiga maka sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris.

Lalu bagaimana jika tidak tercapai kesepakatan antar seluruh ahli waris? Maka satu atau beberapa ahli waris dapat mengajukan gugatan waris ke pengadilan sesuai dengan kompetensinya.